On Minggu, 16 Juni 2013
Soal Jawab Lomba Cerdas Cermat 4
Pilar Lengkap
SOAL
TEMATIK
1.
Jelaskan latarbelakang pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang yang semula
ditangan Presiden menjadi kewenangan DPR?
Jawaban:
- Penjabaran mengenai upaya mempertegas sistem presidensial dalam
penyelenggaraan negara dimana bidang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan
yudikatif dilaksanakan oleh lembaga sendiri. – Untuk meletakkan secara tepat
fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-ma¬sing, yakni DPR
sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) dan Presiden
sebagai lembaga pelaksana undang-undang (kekuasaan ekse¬kutif). – Praktek
penyelenggaraan pemerintahan masa lalu yang memberikan kewenangan kepada Presiden
membentuk undang-undang membuka peluang kepada terjadinya penyelewengan
penyelenggaraan negara karena lebih banyak undang-undang yang dibuat untuk
memperkuat kedudukan Presiden.
2.
Jelaskan bagian dan materi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang tidak dapat diubah dan mengapa terhadap hal tersebut tidak
dapat dilakukan perubahan?
Jawaban:
Bagian dan materi Pasal yang tidak dapat dilakukan perubahan -Pembukaan UUD
1945 – menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum
melakukan perubahan UUD 1945 – Pembukaan memuat dasar filosofis dan normatif
yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945 – mengandung staatsidee berdirinya
NKRI, tujuan dan dasar negara yang harus tetap dipertahankan. – Pasal 37 ayat
(5) yaitu tentang Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia – mempertegas
komitmen bangsa Indonesia terhadap Pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI sekaligus
melestarikan putusan pendiri negara sejak tahun 1945, dimana bentuk inilah yang
dipandang tepat mewadahi ide persatuan pada bangsa yang majemuk. –
menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan
perubahan UUD 1945
3.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika penegakkan hukum yang berkeadilan
sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001! Jawaban: Rumusan
yang memuat tentang etika untuk menumbuhkan kesadaran tertib sosial,
ketenangan, dan keteraturan hidup bersama dapat diwujudkan dengan ketaatan
terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan, hal ini
untuk menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum . Jelaskan ciri-ciri
sistem pemerintahan presidensil! Jawaban: 1) adanya masa jabatan Presiden yang
bersifat pasti (fixed term); 2) Presiden di samping sebagai kepala negara,
sekaligus sebagai kepala pemerintahan; 3) adanya mekanisme saling mengawasi dan
saling mengimbangi; 4) adanya mekanisme impeachment.
4.Sebutkan
substansi dan amanat dari Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi
Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme!
Jawaban: Substansi: Ketetapan ini mengamanatkan untuk mempercepat dan lebih
menjamin efektivitas pemberantasan KKN sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR
No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, serta
berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Amanat TAP MPR No.
I/MPR/2003: Memerintahkan pembentukan undang-undang serta peraturan
pelaksanaannya untuk percepatan dan efektivitas pemberantasan dan pencegahan
KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan ini.
5. Jelaskan latar belakang pembentukan
lembaga Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia! Jawaban:
1) memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan mem¬per¬teguh persatuan kebang¬saan seluruh daerah; 2)
me¬ning¬katkan agregasi dan akomo¬dasi aspirasi dan kepen¬tingan daerah-daerah
dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan deng¬an negara dan daerah; 3)
mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi
dan seimbang. Sebutkan dan
6. jelaskan ketentuan dari pemberlakuan
Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi
Ekonomi! Jawaban: • Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik
ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi,
usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan
terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan
hakikat Pasal 33 UUD 1945. • Menciptakan pengusaha menengah yang kuat dan besar
jumlahnya • Membentuk keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar
pelaku ekonomi • Tidak ada penumpukan asset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada
seseorang, sekelompok, atau perusahaan • Pengusaha ekonomi lemah diberi
prioritas dan dibantu dalam mengembangkan usaha • Membuka akses pada sumber
dana
7. Jelaskan latar belakang dibentuknya
Mahkamah Konstitusi! Jawaban: Implikasi
dari dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945, dimana dalam negara hukum
harus dijaga paham konstitusionalisme yaitu tidak boleh Untuk menjaga ada undang-undang yang
bertentangan dengan UUD 1945. prinsip
konstitusionalisme hukum agar ada lembaga khusus yang menjaga kemurnian UUD
sebagai hukum dasar tertinggi dan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan
UUD 1945.
8. Jelaskan makna yang terkandung dalam
rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menegaskan bahwa, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut penja¬baran langsung
paham kedaulatan undang-undang dasar”! Jawaban:
rakyat yang secara tegas dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang
Dasar meneguhkan bahwa Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, alinea IV
kedaulatan rakyat dijalankan melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga
yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai penjabaran langsung paham Implikasi: Kedaulatan tidak dijalankan kedaulatan
rakyat secara tegas. oleh satu lembaga
negara, yaitu MPR dan mengubah sistem ketatanegaraan dari supremasi MPR kepada
sistem kedaulatan rakyat. Ketentuan ini meneguhkan bahwa kedaulatan tetap di
tangan rakyat, sedangkan lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari
kedaulatan menurut aturan UUD 1945.
9. Jelaskan kedudukan serta tugas dan
wewenang MPR sebelum perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945! Jawaban: Kedudukan MPR adalah penjelmaan seluruh
rakyat dan merupakan lembaga tertinggi negara pemegang dan pelaksana Tugas dan wewenang menetapkan dan sepenuhnya
kedaulatan rakyat mengubah UUD 1945
menetapkan GBHN memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Membuat
Putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lainnya Memberikan
penjelasan/penafsiran terhadap putusan MPR Melakukan pengujian Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR Meminta pertanggungjawaban
Presiden Meminta laporan pelaksanaan tugas lembaga tinggi negara atas
pelaksanaan GBHN dan Ketetapan MPR lainnya sesuai dengan fungsinya.
Memberhentikan Presiden.
10. Jelaskan makna rumusan ” meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa” sebagai tujuan Mengakomodasi penyelenggaraan
sistem pendidikan nasional! Jawaban:
Selain untuk nilai-nilai dan pandangan hidup sebagai bangsa
religius mencerdaskan kehidupan bangsa,
juga membentuk manusia yang beriman,
Menjunjung tinggi nilai-nilai bertaqwa, dan berakhlak mulia. kemanusiaan dan IPTEK, sehingga warga negara
mampu menjaga harkat dan martabat, berpihak kepada kebenaran untuk menciptakan
kemaslahatan dan kemajuan sesuai nilai-nilai agama dan budaya.
11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika
politik dan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor
VI/MPR/2001! Jawaban: Rumusan yang memuat tentang etika untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana
politik yang demokratis bercirikan keterbukaan agar penyelenggara negara
memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan
mundur apabila merasa tidak mampu sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana
harmonis antarpelaku dan antar kekuatan sosial politik.
12. Sebutkan substansi dan amanat dari
Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa! Jawaban:
Substansi: Ketetapan ini mengamanatkan untuk meningkatkan kualitas manusia yang
beriman, bertaqwa, dan berahklak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam
kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengacu pada
cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan
kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan
nilai-nilai luhur budaya bangsa. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Perlu
ditegakkan Etika Kehidupan Berbangsa yang meliputi, etika sosial dan budaya,
etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum
yang berkeadilan dan berkesetaraan, etika keilmuan, dan etika lingkungan untuk
dijadikan acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara
sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaannya, serta menjiwai seluruh
pembentukan undang-undang.
13. Mengapa dalam setiap pembahasan RUU
APBN oleh Presiden dan DPR harus untuk
mengatur dengan memperhatikan pertimbangan DPD? Jawaban: mekanisme APBN yang menuntut akuntabilitas
dan transparansi pengelolaan keuangan negara karena muatan APBN merupakan
gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan
negara yang Karena APBN ditujukan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
merupakan salah satu instrumen penting untuk kepentingan pembangunan
nasional dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daerah.
14. Jelaskan mengapa MPR tidak lagi
memiliki wewenang menetapkan Implikasi
Perubahan garis-garis besar daripada haluan negara? Jawaban: pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,
MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan bukan merupakan lembaga
tertinggi negara. Implikasi dari
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Presiden
melaksanakan program sebagaimana dituangkan dalam kampanye pada proses PILPRES.
15. Jelaskan mengapa lembaga Dewan
Pertimbangan Agung dihapus? apakah masih ada institusi yang melaksanakan fungsi
pertimbangan kepada Alasan: –
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Presiden? Jawaban: penyelenggaraan negara karena kedudukan DPA yang
setara dengan Presiden tetapi pertimbangannya tidak mengikat Presiden. –
Penetapan pertimbangan DPA dilakukan melalui mekanisme dan prosedur sehingga
membutuhkan waktu dan hal ini dipandang kurang effektif apabila Presiden
memerlukan Fungsi Pertimbangan dapat
diberikan oleh pertimbangan yang cepat.
suatu dewan pertimbangan yang berkedudukan di bawah Presiden dan
dibentuk oleh Presiden.
15. Jelaskan ketentuan dari pemberlakuan
Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia,
Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik
Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk
Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme!
Jawaban: Seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke
depan diberlakukan dengan BERKEADILAN dan MENGHORMATI HUKUM, PRINSIP DEMOKRASI
dan HAK ASASI Berkeadilan dan menghormati hukum: Tidak ada
dosa turunan MANUSIA. Prinsip Demokrasi dan Hak Asasi Manusia:
Tidak menghilangkan hak untuk ikut dalam penyelenggaraan negara dan mendapat
perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya yang terkait dengan hak asasi
manusia.
16. Jelaskan latar belakang dibentuknya
Komisi Yudisial! Jawaban: Hakim agung optimalisasi
pelaksaan fungsi kekuasaan kehakiman.
merupakan figur dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan, sehingga
menjadi tumpuan bagi pencari keadilan. Untuk itu, diperlukan adanya institusi
khusus yang memiliki kewenangan untuk menjaga figur hakim agar Merupakan bagian dari upaya dapat berlaku
adil dan profesional. penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan negara hukum, dimana sesuatu yang
sifatnya strategis untuk menegakkan keadilan harus senantiasa dikawal secara
khusus.
17. Jelaskan latar belakang penegasan
perlunya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua
puluh persen) dari APBN dan APBD! Jawab: – Implementasi dari penyelenggaraan
prinsip demokrasi pendidikan; – Merupakan sikap bangsa dan negara untuk
memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan
bangsa dan memajukan kebudayaan nasional; – Dalam rangka upaya pemerintah untuk
membiayai pendidikan dasar dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan
dasar.
18. Sebutkan indikator Bersatu dalam Visi
Indonesia Masa Depan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor
VII/MPR/2001! Jawab: o meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa; o
meningkatnya toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial; o berkembangnya budaya
dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan;
o berkembangnya semangat anti kekerasan; o berkembangnya dialog secara wajar
dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat.
19. Jelaskan makna pemilihan umum dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil! Jawab: – Langsung:
penyampaian suara dalam pemilihan umum, dilaksanakan dengan tanpa diwakilkan. –
Umum : menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara,
tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,
kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. – Bebas : seluruh warga negara bebas
menentukan pilihan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. – Rahasia : pilihan
rakyat dijamin kerahasiaannya. – Jujur : penyelenggara, peserta, dan rakyat
menyelenggarakan pemilu dengan jujur. – Adil : Pemilu dilaksanakan dengan
mengedepankan aspek keadilan.
20. Jelaskan proses penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan bagaimana apabila DPR tidak menyetujui RAPBN
yang diajukan pemerintah? Jawab:
21. Jelaskan arah politik ekonomi nasional
untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing
tinggi sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998! Jawaban:
Menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang
kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang
saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah
dan koperasi, usaha besar swasta, dan BUMN yang saling memperkuat.
22. Jelaskan pengertian kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan! Jawaban: – Kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka artinya bahwa lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman,
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun demi
mewujudkan peradilan bebas dari intervensi guna menegakkan hukum dan keadilan,
hal ini sejalan dengan dianutnya prinsip Indonesia sebagai negara hukum. –
Peradilan dalam rangka menegakan hukum dan keadilan dilaksanakan sesuai dengan
hukum yang berlaku.
23. Jelaskan apa yang dimaksud dengan
amnesti dan abolisi, dan mengapa dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden
harus memperhatikan Amnesti: Pengampunan
pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat! Jawab: yang diberikan kepada seseorang atau
sekelompok orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya belum di
proses dalam Abolisi: Penghentian proses
peradilan kepada seseorang atau peradilan.
sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, dan
kepadanya telah diproses melalui lembaga peradilan yang kemudian Alasan: karena sifatnya lebih cenderung pada dihentikan. persoalan/pertimbangan politik, dimana DPR
merupakan lembaga yang merefresentasikan lembaga perwakilan/lembaga politik.;
merupakan penjabaran dari prinsip checks and balances system
24. Jelaskan apa yang dimaksud dengan grasi
dan rehabilitasi, dan mengapa dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden
harus memperhatikan Grasi: Pengurangan
hukuman pertimbangan dari Mahkamah Agung! Jawab: atau pengampunan yang diberikan Presiden
kepada seseorang atau sekelompok orang dan kepadanya telah memiliki putusan
hukum tetap dari Rehabilitasi: Pemulihan
nama baik dari Presiden kepada pengadilan.
seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum dan telah memiliki
putusan tetap dari pengadilan, tetapi dikemudian hari ternyata terbukti Alasan: karena sifatnya lebih cenderung pada tidak
bersalah. persoalan/pertimbangan hukum,
dimana MA adalah lembaga pemegang kekuasaan dibidang peradilan; merupakan
penjabaran dari prinsip checks and balances system
25. Jelaskan latar belakang ditetapkannya
Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia,
Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik
Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk
Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Faham atau ajaran Komunisme dalam Komunis/Marxisme-Leninisme.
Jawab: praktek kehidupan politik dan
kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan
azas-azas dan sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan
beragama yang berlandaskan Faham atau
ajaran faham gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik
perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain,
mengandung benih-benih Faham dan
unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dianut oleh
PKI dalam kehidupan politik di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan
situasi yang membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang
berfalsafah Berdasarkan pertimbangan
tersebut diatas maka adalah wajar, Pancasila.
bahwa tidak diberikan hak hidup bagi Partai Komunis Indonesia dan bagi
kegiatan-kegiatan untuk memperkembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme.
SOAL
PILIHAN
1.
Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR
masih tetap memiliki kewenangan menetapkan garis-garis besar daripada haluan
negara. Jawab: Salah
2.
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka MPR
menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua
calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang
pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak kedua dan
ketiga dalam pemilihan umum sebelumnya. Jawab: Salah
3.
Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan dasar pemberlakuannya. Jawab:
Salah
4.
Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara
Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, prajurit
Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal
pelanggaran hukum, baik pelanggaran hukum militer maupun pelanggaran hukum
pidana umum. Jawab: Salah
5.
Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, maka sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Majelis Permusyawaratan
Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan
Ketetapan MPR RI. Jawab: Benar
6.
Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi
negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Jawab: Salah
7.
Jika Presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya, maka MPR mengadakan sidang untuk memilih Presiden.
Jawab: Salah
8.
Dewan Perwakilan Daerah HARUS mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat daerah. Jawab: Salah
9.
Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 yang mengatur tentang Peran
Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia,
ditegaskan bahwa peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan
negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan
negara, serta memelihara keamanan di dalam negeri. Jawab: Salah
10.
Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah dan/atau
desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Jawab:
Benar
11.
Salah satu persyaratan seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah
mendapat dukungan dari rakyat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk dan tanda tangan. Jawab: Salah
12.
MPR wajib memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika MK sudah
memeriksa, memutus, dan mengadili bahwa memang terbukti Presiden dan/atau Wakil
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah
13.
Jika Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang tidak mendapat
persetujuan DPR, sedangkan Presiden menilai keadaan mengharuskan tetap adanya
peraturan tersebut, maka Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang
tersebut dinyatakan tetap berlaku. Jawab: Salah
14.
Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara
Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat. Jawab: Benar
15.
Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Dengan
demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak dapat menduduki jabatan
sipil walaupun yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau pensiun dari
dinas ketentaraan. Jawab: Salah
16.
Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal. Jawab: Benar
17.
Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak mesti seorang warga negara
Indonesia sejak kelahirannya, karena yang paling utama adalah tidak pernah
menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Jawab: Salah
18.
Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan
keamanan rakyat semesta oleh rakyat sebagai kekuatan utama, dan Tentara
Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan
pendukung. Jawab: Salah
19.
Salah satu tujuan pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah
menetapkan keberadaan (eksistensi) dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI
untuk saat ini dan masa yang akan datang. Jawab: Benar
20.
Pahlawan Ampera sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966
adalah setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan amanat penderitaan
rakyat yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun
1945. Jawab: Salah
21.
Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945
adalah karena rumusan tentang semangat para penyelenggara negara belum cukup
didukung ketentuan konstitusi. Jawab: Benar
22.
Pada saat rapat paripurna MPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mendapat
kesempatan untuk memberikan penjelasan atas pendapat DPR dan putusan MK bahwa
dirinya telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah
23.
Perubahan Undang-Undang Dasar mencakup pasal-pasal, oleh sebab itu pasal-pasal
yang mengatur mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara dapat
dilakukan perubahan. Jawab: benar
24.
Substansi Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Jawab: Salah
25.
Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden
dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI tersebut telah
berakhir masa berlakunya. Jawab: Salah
26.
Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit
Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22
Juli 1959 oleh MPRS. Jawab: Salah
27.
Yang berhak mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah partai
politik atau gabungan partai politik yang ada di Indonesia. Jawab: Salah
28.
Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan
oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang
tersebut disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut dinyatakan batal dan
tidak boleh diundangkan. Jawab: Salah
29.
Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI
dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 merupakan amanat dari Pasal I Aturan
Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab:
Salah
30.
Pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan dengan memiliki paling sedikitnya 5
(lima) kabupaten/kota. Jawab: Benar
31.
Kesepakatan dasar MPR untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan yakni
Negara Kesatuan Republik Indonesia didasari pertimbangan bahwa negara Indonesia
sudah lama dijajah oleh Belanda. Jawab: Salah
32.
Ketentuan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tidak menutup peluang
munculnya calon Presiden dan Wakil Presiden dari kalangan non partai sepanjang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan
umum. Jawab: Benar
33.
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah. Jawab: Salah
34.
Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR
masih dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling).
Jawab: Salah
35.
Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas KKN dikelompokkan ke dalam Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003,
yaitu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan masih berlaku sampai
dengan terbentuknya undang-undang. Karena sudah ada undang-undang tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998
dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Jawab: Salah
36.
Yang dimaksud dengan sistem checks and balances adalah saling mengawasi dan
mengimbangi antarlembaga negara agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Jawab: Benar
37.
Rapat MPR dinyatakan sah walaupun hanya dihadiri oleh anggota MPR yang berasal
dari anggota DPR, sepanjang kuorum rapat telah terpenuhi. Jawab: Benar
38.
Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang yang telah menjalani hukuman
akibat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya tetapi di kemudian hari
ternyata yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. Jawab: benar
39.
Substansi Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya
undang-undang. Jawab: Salah
40.
Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang
Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang berwenang mengelola sumber daya nasional dan
bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan adalah Pemerintah Pusat.
Jawab: Salah
41.
Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Jawab: Benar
42.
Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau
sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya
telah dilakukan proses peradilan, tetapi belum ada putusan hukum yang bersifat
tetap. Jawab: salah
43.
Presiden berwenang mensahkan undang-undang yang telah dibahas dan disetujui
bersama antara DPR dengan Presiden menjadi undang-undang. Jawab: Benar
44.
Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia,
Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik
Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk
Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme
dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, oleh karena itu mata kuliah yang
mengajarkan ideologi Marxisme di Perguruan Tinggi tidak boleh disampaikan.
Jawab: Salah
45.
Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara
Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam
undang-undang. Jawab: Benar
46.
Rumusan DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau ayat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang
diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang
khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Jawab: Salah
47.
Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul pemberhentian Gubernur, Bupati,
atau Walikota jika Dewan Perwakilan Daerah menilai Gubernur, Bupati, atau
Walikota tidak cakap dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan
di daerah. Jawab: Salah
48.
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dengan
Peraturan Presiden. Jawab: Salah
49.
Walaupun sudah ada undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas KKN masih tetap berlaku karena belum seluruh amanat dari Ketetapan
tersebut dilaksanakan. Jawab: Benar
50.
Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka
tata urutan peraturan perundang-undangan adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU, Perpu, Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Jawab: Salah
51.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama kali
disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia. Jawab: Salah
52.
Yang dimaksud dengan pernyataan Indonesia adalah negara hukum adalah setiap
sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk, baik warga negara
maupun orang asing yang berada di Indonesia harus berdasar dan sesuai hukum
yang berlaku di Indonesia. Jawab: Benar
53.
Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan membentuk undang-undang
berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR. Jawab: Benar
54.
Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan
persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dalam Sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Jawab: Salah
55.
Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR
hanya dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat penetapan (beschikking)
Jawab: benar
56.
Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah
karena Presiden memiliki wewenang yang sangat terbatas untuk mengatur hal-hal
penting dengan undang-undang. Jawab: Salah
57.
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jawab: Salah
58.
Negara Kesatuan Republik Indonesia TERDIRI DARI daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang. Jawab: Salah
59.
Substansi Pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih
lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), maupun telah selesai
dilaksanakan. Jawab: Benar
60.
Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Keputusan Presiden adalah
peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur yang dibuat oleh Presiden
untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan
administrasi negara dan administrasi pemerintahan. Jawab: Benar
61.
Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit
Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22
Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jawab: Benar
62.
Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia
sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena
kehendaknya sendiri. Jawab: Benar
63.
Salah satu urusan yang tidak dilimpahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah adalah urusan agama. Jawab: Benar
64.
Dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka
hanya Ketetapan MPRS saja yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Jawab: Salah
65.
Walaupun masih ada Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan masih
berlaku, tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI
tidak dapat lagi dijadikan sebagai rujukan secara yuridis. Jawab: Salah
66.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diberlakukan
kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dicantumkan dalam Lembaran Negara
Nomor 75 Tahun 1959. Jawab: Benar
67.
Salah satu sebab Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan oleh MPR atas
usul DPR adalah apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara. Jawab: Benar
68.
Hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan
diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan
kewenangannya. Jawab: Salah
69.
Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.
Jawab: Benar
70.
Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia,
Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik
Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk
Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme
dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, artinya Ketetapan ini akan selesai
berlakunya jika sudah terbentuk undang-undang. Jawab: Salah
71.
Salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945
adalah memasukkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal
normatif ke dalam pasal-pasal. Jawab: Benar
72.
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari
lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya lima
puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah
jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Jawab: Salah
73.
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,
Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jawab: Salah
74.
Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur
dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian, Ketetapan MPR RI
Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku juga. Jawab:
Salah
75.
Salah satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 yang
mengatur tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional adalah perjalanan
bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertikal maupun
horizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia,
lemahnya penegakan hukum, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jawab:
Benar
76.
Penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah
termasuk juga perubahannya. Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Perubahannya. Jawab: Benar
77.
Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden
memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam
jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Jawab: Benar
78.
Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati,
Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawab: Salah
79.
Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji seluruh peraturan
perundang-undangan terhadap undang-undang dasar. Jawab: Salah
80.
Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
Nasional menugaskan kepada Badan Pekerja MPR antara lain untuk merumuskan etika
kehidupan berbangsa yang memuat rumusan tentang etika kehidupan dalam lingkup
luas, yaitu etika dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya,
pemerintahan, dan sebagainya. Jawab: Benar
81.
Rumusan DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau ayat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang
diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang
khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Jawab: Benar
82.
Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR
tidak akan pernah lagi memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jawab: Salah
83.
Negara memiliki suatu Bank Indonesia yang susunan, kedudukan, kewenangan,
tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Jawab: Salah
84.
DPR berwenang mensahkan rancangan undang-undang yang telah dibahas dan
disetujui bersama antara DPR dengan Presiden menjadi undang-undang. Jawab:
Salah
85.
Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
Nasional menugaskan kepada Presiden untuk merumuskan visi Indonesia masa depan
yang kemudian harus disosialisasikan melalui proses pembudayaan untuk
menumbuhkan kesadaran terhadap visi tersebut. Jawab: Salah
86.
Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga negara yang
berkedudukan setara dengan lembaga negara lainnya. Jawab: Benar
87.
Pengambilan putusan MPR berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat bertentangan
dengan rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan,
Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Jawab: Salah
88.
Seorang anak yang lahir dari orang asing yang sudah menjadi warga negara
Indonesia diperbolehkan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden
sepanjang persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 dipenuhinya.
Jawab: Benar
89.
Jika undang-undang yang mengatur tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan
lain-lain tanda kehormatan sudah terbentuk, maka Ketetapan MPRS Nomor
XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera menjadi tidak berlaku lagi.
Jawab: Benar
90.
Salah satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 adalah
Ketetapan MPR yang mengatur tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa peran sosial politik dalam
dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak
berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan
bermasyarakat. Jawab: Benar
91.
Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945
adalah karena kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Jawab: Benar
92.
Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk
Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum
sebagai penduduk Indonesia. Jawab: Benar
93.
Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat,
serta menegakkan hukum. Jawab: Salah
94.
Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian
di Indonesia tidak boleh ada lagi pengusaha besar dan Badan Usaha Milik Negara
yang diberikan kesempatan untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam. Jawab:
Salah
95.
Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia adalah contoh
Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah diatur
di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Benar
96.
Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang dipakai adalah
MUKADIMAH sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah
97.
MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, serta sebagian anggota yang
diangkat oleh Presiden. Jawab: Salah
98.
Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh gabungan partai politik
peserta pemilihan umum dimaksudkan untuk membangun kesepahaman, kebersamaan,
dan kesatuan di kalangan partai-partai politik dalam melakukan perjuangan
politik. Jawab: Benar
99.
Kuorum rapat bagi MPR untuk mengambil keputusan atas usul pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari
jumlah anggota MPR. Jawab: Benar
100.
Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian,
pinjaman luar negeri oleh pihak swasta tetap diperkenankan dengan ketentuan
atas sepengetahuan pemerintah karena pemerintah merupakan penjamin atas
utang-utang swasta tersebut. Jawab: Salah
101.
Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Jawab: Benar
102.
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan adalah
pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya secara bersamaan. Jawab: Salah
103.
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan Peraturan Pemerintah. Jawab: Salah
104.
Salah satu substansi Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional
yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pengaturan, pembagian, dan
pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara
adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan. Dengan
demikian, setiap daerah harus mendapatkan anggaran yang sama besar untuk
melaksanakan pembangunan di daerah. Jawab: Salah
105.
Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang
Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk
undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain
kebebasan mendapatkan informasi. Jawab: Benar
106.
Bagi seseorang yang menderita sakit, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan
hak pilihnya kepada seseorang yang dipercayainya dalam pemilihan umum.
Jawab:
Salah
108.
Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang
dipakai adalah PREAMBULE sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Benar
109.
Adanya ketentuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat
diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan
kepada MK dilatarbelakangi untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan
saling mengimbangi antarlembaga negara, serta paham mengenai negara hukum.
Jawab: Benar
110.
Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang
Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk
undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain
Ombudsman. Jawab: Benar
111.
Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah menugaskan kepada DPR
bersama Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan
agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti
semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan
Ketetapan MPR RI ini. Jawab: Benar
112.
Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jawab: Benar
113.
Calon hakim agung diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan
Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim
agung oleh Presiden. Jawab: Salah
114.
Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jawab: Salah
115.
Salah satu substansi dari Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN adalah untuk menghindarkan
praktek-praktek KKN, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam
penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus
mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
Jawab: Benar
116.
Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah
berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan
kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi usaha besar untuk mempercepat pertumbuhan
ekonomi dan karenanya dapat segera meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jawab:
Salah
117.
Jika Mahkamah Konstitusi dipandang telah keliru dalam memutus suatu perkara,
maka masih terdapat upaya hukum agar Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan
kembali atas putusan yang telah dihasilkannya. Jawab: Salah
118.
Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus
diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari
jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurangnya-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota yang hadir. Jawab: Benar
119.
Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawab: Salah
120.
Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jawab: Salah
121.
Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang
Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk
undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain
kejahatan terorganisasi. Jawab: Benar
122.
Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden
dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI tersebut telah
berakhir masa berlakunya. Jawaban: Salah.
123.
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa
jabatan. Yang dimaksud dengan “2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”
adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama
dua kali masa jabatan, secara berturut-turut. Sedangkan jika tidak
berturut-turut, maka yang bersangkutan dapat kembali dicalonkan sebagai calon
Presiden atau Wakil Presiden. Jawaban: Salah.
124.
Salah satu ciri dari negara hukum adalah penegakan hukum dengan cara yang tidak
bertentangan dengan hukum atau lebih dikenal dengan sebutan Due process of law.
Ini berarti, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan yang dilakukannya
apabila tidak terdapat aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Jawaban:
Benar.
125.
Pasal 6A ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menegaskan, tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih
lanjut diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, perlu dibuat ketentuan yang
khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden. Jawaban: Salah.
126.
Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya melalui
proses politik, tanpa ada pembuktian terlebih dahulu oleh pengadilan bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Jawaban:
Benar.
127.
Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum merupakan salah satu
Ketetapan yang masuk dalam kategori Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah diatur di dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawaban: Salah.
128.
Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, seluruh lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan
Pemeriksa Keuangan, wajib menyampaikan laporan setiap tahun kepada MPR atas
pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR lainnya. Jawaban:
Benar.
129.
Segala putusan MPR diupayakan sejauh mungkin dengan jalan musyawarah untuk mencapai
mufakat. Putusan dengan suara terbanyak ditempuh apabila jalan musyawarah untuk
mencapai mufakat sudah tidak mungkin ditempuh karena adanya perbedaaan pendapat
yang sulit didekatkan atau karena faktor waktu. Jawaban: Benar.
130.
Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Majelis
Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota
negara, dan boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan
istimewa. Sidang Istimewa MPR diadakan hanya untuk memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden. Jawaban: Salah.
131.
Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan
Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Presiden hanya boleh menetapkan
Peraturan Pemerintah sepanjang diperintahkan oleh undang-undang. Jawaban:
Benar.
132.
Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur
dalam Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 adalah: Undang Undang Dasar 1945,
Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Jawaban: Salah.
133.
Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan Peraturan
Pemerintah. Selain itu, untuk menjalankan undang-undang, Presiden juga dapat
menetapkan Peraturan Presiden. Jawaban: Benar.
134.
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, seseorang yang
tidak masuk dalam keanggotaan partai politik tidak dapat dicalonkan sebagai
calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden. Jawaban: Salah.
135.
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lima puluh
persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh
persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah
provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Jawaban:
Salah.
136.
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut
agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat
bersidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, atau
berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan
Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Jawaban: Salah.
SOAL
REBUTAN
1.
Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal.
Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar setelah diubah adalah…
Jawab: 21 Bab, 73 Pasal, dan 170 Ayat
2. Yang dimaksud dengan equality before the
law adalah Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan
yang dimaksud istilah due process of law adalah… Jawab: Penegakan hukum dengan
cara yang tidak bertentangan dengan hukum
3.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000
adalah tentang… Jawab: Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
4.
Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan sistem pemerintahannya
adalah… Jawab: Presidensiil.
5.
Rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Segala putusan
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
6. Setelah perubahan UUD, MPR berwenang
mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat… Jawab: penetapan (beschikking)
7.
Yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah… Jawab: Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum.
8.
Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi
Ekonomi adalah… Jawab: Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik
ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi,
usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan
terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai
hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Kuorum rapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk
mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri
oleh sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan
Rakyat.
10.
Rumusan Pasal 7C Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden tidak dapat
membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
11.
Untuk menjalankan undang-undang, Presiden menetapkan… Jawab: Peraturan
Pemerintah. 12. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam memberi amnesti dan abolisi
Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
13.
DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak
interpelasi adalah… Jawab: Adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah
mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas
pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
14.
Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan… Jawab: otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
15.
Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 3 Ketetapan
MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil
pemilihan umum tahun 2004. Sedangkan pengelompokkan Pasal 4 adalah…. Jawab:
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan
terbentuknya undang-undang.
16.
Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea pertama
adalah… Jawab: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan
oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
17.
Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan bentuk negaranya
adalah… Jawab: Kesatuan.
18. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia adalah negara hukum.
19.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999
adalah tentang… Jawab: Penentuan Pendapat di Timor Timur
20.
Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar
adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan
Undang-Undang Dasar.
21.
Rumusan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wakil
Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
22.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001
adalah tentang… Jawab: Etika Kehidupan Berbangsa
23.
Syarat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dilantik
menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah… Jawab: mendapatkan suara lebih dari
50 persen dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di
lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
24.
Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme adalah… Jawab: Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara dan
penyelenggara negara, menghindarkan praktek KKN, serta upaya pemberantasan KKN
harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga.
25. Dalam hal menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, Presiden harus mendapatkan
persetujuan dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
26.
Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Sedangkan dalam memberi grasi dan rehabilitasi Presiden memperhatikan
pertimbangan… Jawab: Mahkamah Agung.
27. Dasar hukum peninjauan terhadap materi dan
status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR adalah… Jawab: Pasal I Aturan
Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
28.
Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang memegang kekuasaan membentuk
undang-undang adalah Presiden. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar
adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
29. Peninjauan Terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun
2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor… Jawab: Ketetapan MPR RI Nomor
I/MPR/2003.
30.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998
adalah tentang… Jawab: Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
31.
Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga
adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan
oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
32.
Yang dimaksud dengan due process of law adalah Penegakan hukum dengan cara yang
tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah equality
before the law adalah… Jawab: Semua warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum
33.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor
XXIX/MPRS/1966 adalah tentang… Jawab: Pengangkatan Pahlawan Ampera
34.
Yang berwenang mensahkan undang-undang adalah… Jawab: Presiden
35.
Yang dimaksud dengan putusan MPR adalah… Jawab: produk hukum MPR yang terdiri
atas perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Keputusan
MPR.
36.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001
adalah tentang… Jawab: Visi Indonesia Masa Depan 37. MPR berwenang memilih
Presiden dan/atau Wakil Presiden jika… Jawab: Terjadi kekosongan jabatan
Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik karena mangkat, berhenti, atau
diberhentikan.
38.
Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wakil Presiden
memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam
jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
39. Rumusan Pasal 10 Undang-Undang Dasar
adalah… Jawab: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
40.
Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan
Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah…
Jawab: Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas,
nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
41. Rumusan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang
Dasar adalah… Jawab: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
42.
Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka
rancangan undang-undang itu… Jawab: Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan
Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
43.
Rumusan Pasal 23B Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Macam dan harga mata uang
ditetapkan dengan undang-undang.
44.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor
XXV/MPRS/1966 adalah tentang… Jawab: Pembubaran Partai Komunis Indonesia,
Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik
Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk
Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme.
45.
Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang berwenang menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: MPR.
46.
Dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Pasal 3 ayat (1) dan
Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
47.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001
adalah tentang… Jawab: Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
48.
Salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar adalah membangun sistem checks
and balances. Yang dimaksud dengan sistem Checks and Balances dalam hubungan
antar lembaga negara adalah… Jawab: Prinsip saling mengawasi dan saling
mengimbangi antar lembaga negara 49. Arti dari istilah welfare state adalah…
Jawab: Negara yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam
berbagai bidang
50.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998
adalah tentang… Jawab: Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme
51.
Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang
mempunyai ciri-ciri… Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak menggunakan nomor putusan Majelis.
52.
Rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis
Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
53.
Rumusan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dalam melakukan
kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
54.
Amanat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber
Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah… Jawab: Memerintahkan
pembentukan berbagai undang-undang tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
55.
Sebelum dilakukan perubahan, Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab:
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali.
56.
Masa jabatan Presiden dan wakil presiden yang menggantikan presiden dan Wakil
Presiden yang berhalangan tetap adalah… Jawab: Sampai berakhir masa jabatan
Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya.
57.
Rumusan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Setiap menteri
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
58.
DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak
angket adalah… Jawab: Adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap
kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
59.
Lembaga Negara yang berhak mengajukan rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara adalah… Jawab: Presiden.
60.
Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 6 Ketetapan
MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak
perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig
(final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Sedangkan
pengelompokkan Pasal 1 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
61.
Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan
cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah… Jawab: Naskah asli
Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan
pada naskah asli.
62.
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 12 tahun 2006
63.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001
adalah tentang… Jawab: Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
64.
Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya
adalah… Jawab: Republik.
65. Rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali
dalam lima tahun di ibukota negara.
66.
Ketetapan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat
ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis.
67.
Rumusan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
68. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat
diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas
usul DPR setelah terlebih dahulu ada putusan dari… Jawab: Mahkamah Konstitusi
69.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998
adalah tentang… Jawab: Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian,
dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
70.
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana
tugas kepresidenan adalah… Jawab: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri,
dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
71.
Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas… Jawab: otonomi dan tugas pembantuan.
72.
Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
adalah… Jawab: Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPR
RI ini adalah: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan
Daerah;
73.
Setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan
pendapat serta hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan adalah… Jawab: Hak
anggota DPR untuk menyampaikan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada
pemerintah bertalian dengan tugas dan wewenang DPR.
74.
Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun untuk memilih… Jawab: anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
75.
Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 5 Ketetapan
MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan
Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
hasil pemilihan umum tahun 2004.. Sedangkan pengelompokkan Pasal 6 adalah….
Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan
hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut,
maupun telah selesai dilaksanakan.
76.
Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh,
dan Penjelasan. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar sebelum
diubah adalah… Jawab: 16 Bab, 37 Pasal, dan 49 Ayat.
77.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006
78.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000
adalah tentang… Jawab: Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan
79.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, MPR terdiri dari… Jawab: Anggota DPR dan Anggota DPD.
80.
Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis
Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
81.
Amanat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah… Jawab: Memerintahkan
pembentukan undang-undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan
perundang-undangan.
82.
Rumusan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden menetapkan
peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
83.
Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke
dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan
Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat
ke dalam Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis.
84.
Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi… Jawab:
Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
85.
Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis
Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara
Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan
untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme
Leninisme adalah… Jawab: Seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini,
kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip
demokrasi dan hak asasi manusia.
86.
Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon
Wakil Presiden yang berasal dari… Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang
bersangkutan pada waktu pemilu sebelumnya.
87.
Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari… Jawab:
Dewan Perwakilan Rakyat.
88.
Setiap rancangan undang-undang yang dibahas harus mendapat persetujuan bersama
dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
89.
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, asas penyelenggaraan pemilihan
umum adalah… Jawab: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.
90.
Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 4 Ketetapan
MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap
berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Sedangkan pengelompokkan
Pasal 5 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan
Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
hasil pemilihan umum tahun 2004.
91.
Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga
adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan
oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
92.
Sebelum diubah, Undang-Undang Dasar dimuat dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959.
93.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006
94.
Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang
mempunyai ciri-ciri… Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak menggunakan nomor putusan Majelis.
95.
Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 4 Ketetapan
MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap
berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Sedangkan pengelompokkan
Pasal 5 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan
Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
hasil pemilihan umum tahun 2004.
96.
Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan
cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah… Jawab: Naskah asli
Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan
pada naskah asli.
97. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar,
Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan
negara dilaksanakan secara… Jawab: terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
98.
Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: harus memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang
hukum.
99.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998
adalah tentang… Jawab: Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
100.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998
adalah tentang… Jawab: Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian,
dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
101.
Rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia
ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
102.
Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis
Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
103.
Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya
dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
104.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999
adalah tentang… Jawab: Penentuan Pendapat di Timor Timur
105.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001
adalah tentang… Jawab: Etika Kehidupan Berbangsa
106.
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,
selambat-lambatnya dalam waktu berapa harikah MPR menyelenggarakan sidang untuk
memilih Presiden dan Wakil Presiden… Jawab: Selambat-lambatnya tiga puluh hari.
107.
Rumusan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi
jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak
lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
108.
Rumusan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 adalah… Jawab: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
109.
Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI
dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RI
Nomor… Jawab: Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003.
110.
Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke
dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan
Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat
ke dalam Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis.
111.
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 11 tahun 2006
112.
Yang dimaksud dengan equality before the law adalah Semua warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due
process of law adalah… Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang tidak
bertentangan dengan hukum
113.
Rumusan Pasal 22D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari
jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
114.
Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 1 Ketetapan
MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan pengelompokkan Pasal 2 adalah…. Jawab:
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan
ketentuan.
115.
Pengertian Etika Kehidupan Berbangsa menurut Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001:
Jawab : Rumusan yang bersumber pada ajaran agama, khususnya yang bersifat
universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila
sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam
kehidupan berbangsa
116.
Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia
adalah negara hukum.
117. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat
diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas
usul DPR setelah terlebih dahulu ada putusan dari… Jawab: Mahkamah Konstitusi
118. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan
Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
119. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang
Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi adalah… Jawab: Pemerintah
berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan
kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan
koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan
nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
120.
Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme adalah… Jawab: Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara dan
penyelenggara negara, menghindarkan praktek KKN, serta upaya pemberantasan KKN
harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga.
121. Peninjauan Terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun
2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003. Dasar hukum peninjauan
terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR adalah…
Jawab: Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
122.
Rumusan Pasal I Aturan Tambahan adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat
ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun
2003.
123.
Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
menegaskan MPR terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui
pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jumlah anggota DPR
periode 2004-2009 adalah… Jawab: 550 orang.
124.
Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah… Jawab: Anggota Dewan
Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh
anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat.
125.
Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2004-2009 adalah… Jawab: 128
orang. 126. Jumlah anggota MPR periode 2004-2009 adalah… Jawab: 678 orang.
127.
Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur
tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh… Jawab: sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
128.
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat… Jawab: Kasasi.
129.
Selain berwenang mengadili pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berwenang untuk…
Jawab: menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang.
130.
Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: harus memiliki integritas dan kepribadian
yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
131. Lembaga Negara yang berhak mengusulkan
calon Hakim Agung adalah… Jawab: Komisi Yudisial.
132.
Lembaga Negara yang berhak memberikan persetujuan untuk ditetapkan sebagai
Hakim Agung adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
133.
Lembaga Negara yang berhak menetapkan Hakim Agung adalah… Jawab: Presiden.
134.
Selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial
mempunyai wewenang lain dalam rangka… Jawab: menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
135.
Selain memiliki wewenang, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk… Jawab:
memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
+Tambahan+
KUNCI SUKSES LCC 4 PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA TAHUN 2012
LCC
4 PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
SOAL PILIHAN GANDA
1.) Pada awal era reformasi, berkembang dan populer dimasyarakat
banyaknya tuntutan reformasi yang didesak oleh berbagai komponen bangsa,
termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan tersebut antara lain adalah, kecuali…
a.) Penegakkan supremasi hukum
b.) Penghapusan Doktrin Dwifungsi ABRI
c.) Penurunan harga barang kebutuhan pokok
d.) Desentralisasi Dn hubungan yang aadil antara pusat dan daerah
(otonomi daerah)
2.) Ketetapan MPR tentang referendum, yang berisi kehendak untuk tidak
melakukan perubahan UUD NRI tahun 1945, adalah…
a.) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983
b.) Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1983
c.) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1993
d.) Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1993
3.) Ketetapan MPR yang berisi tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden
dan Wakil Presiden Republik Indonesia, adalah…
a.) Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998
b.) Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998
c.) Ketetapan MPR Nomor XII/MPR/1998
d.) Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998
4.) Anggota panitia Ad Hoc III adalah berjumlah……dan panitia Ad Hoc I
berjumlah….
a.) 55 dan 55
b.) 45 dan 55
c.) 55 dan 45
d.) 45 dan 45
5.) Ketetapan MPR yang berisi tentang penugasan badan pekerja MPR RI
untuk mempersiapkan rancangan perubahan UUD NRI tahun 1945
a.) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000
b.) Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2000
c.) Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000
d.) Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2000
6.) Di bawah ini adalah wewenang MPR berdasarkan UUD 1945 pasal 3
adalah, kecuali…
a.) Mengubah dan menetapkan UUD
b.) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
c.) Memberhentiakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya menurut UUD
d.) Memilih wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Wakil
Presiden apabila terjadi kekosonngan jabatan Wakil Presiden dalam masa
jabatannya.
7.) Dibawah ini merupakan pasal yang termasuk dalam perubahan UUD yang
pertama (tahun 1999) dalah, kecuali….
a.) Pasal 5 ayat 1
b.) Pasal 7
c.) Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2
d.) Pasal 16
8.) Maksud dari kalimat “orang Indonesia Asli ” dalm pasal 6 ayat
1 adalah..
a.) Agar sesuai dengan kehendak presiden dan berdasarkan rule of law
b.) Agar sesuai dengan keinginan rakyat dan berdasarkan rule of law
c.) Agar sesuai dengan para pejabat Negara dan berdasarkan rule of
law
d.) Agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis,
egilater, dan berdasarkan rule of law
9.) Presiden dan Wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat, adalah bunyi pasal..
a.) Pasal 6 ayat 1
b.) Pasal 6A ayat 1
c.) Pasal 6 ayat 2
d.) Pasal 6a ayat 2
10.)
Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan karena…
a.) Adanya rasa saling menghormati antara Presiden dan DPR
b.) Presiden dan DPR berasal dari parpol yang sama
c.) Kedudukan Presiden dan DPR adalah sejajar
d.) Mempunyai visi dan misi yang sama dalm menjalankan roda pemerintahan
11.)
Keputusan MPR atas pemerhentian Presiden dan/atau
wakil persaiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh
sekurang – kurangnya….. dari jumlah anggota dan dan disetujui oleh sekurang –
kurangnya…. Dari jumlah anggota yang hadir.
a.) 3/4 dan 2/3
b.) 2/3 dan 50% + 1
c.) 3/4 dan 3/4
d.) 2/3 dn 2/3
12.)
Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau
tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan wakil
presiden sampai habis masa jabatannya. Adalah bunyi pasal 8 ayat 1 amandemen
ke…
a.) 1
b.) 2
c.) 3
d.) 4
13.)
Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau
tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,
palaksanaan tugas kepresidenan adalah Menlu, Mendagri, dan Menhankam secara
bersama –sama. Setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang selambat lambatnya…….
Setelah itu.
a.) 30 hari
b.) 90 hari
c.) 50 hari
d.) 60 hari
14.)
UUD 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah
adalah BAB VI. Dalam BAB tersebut terdapat…..pasal dan…..ayat.
a.) 3 pasal dan 10 ayat
b.) 3 pasal dan 9 ayat
c.) 2 pasal dan 7 ayat
d.) 3 pasal dan 11 ayat
15.)
Gebernur, Bupati, dam Walikota masing – masing
sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara
demokratis. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal…
a.) Pasal 18 ayat 4, amandemen ke 4
b.) Pasal 18 ayat 4, amandemen ke 2
c.) Pasal 18 ayat 4, amandemen ke 3
d.) Pasal 18 ayat 3, amandemen ke 4
16.)
Dewn perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagai berikut,
kecuali…
a.) legislasi
b.) anggaran
c.) pengawasan
d.) interpelasi
17.)
I. Menteri-menteri hanya bertanggung
jawab kepada kekuasaan legislative.
II. Kekuasaan eksekutif bertanggung
jawab kepada kekuasaan legislative
III. Kekuasaan eksekutif
tidak dapat dijatuhkan oleh legislative
IV.Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan
memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen
Dari pernyataan diatas, yang termasuk ciri ciri dari system
pemerintahan parlementer adalah pernyataan nomor..
a.) I dan III
b.) II dan III
c.) I dan II
d.) II dan IV
18.)
Apabila RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama, tetapi tidak mendapat persetujuan bersama,maka..
a.) RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan
b.) RUU tersebut sah menjadi UU dan tidak wajib diundangkan
c.) Boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu.
d.) Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu.
19.)
I. Dapat mengajukan RUU yang berkaitan
dengan Otonomi daerah dan ikut membahasnya
II. Dapat mengajukan RUU yang berkaitan
dengan Otonomi daerah dan tidak berhak ikut
membahasnya.
III. Dapat melakukan pengawasan
terhadap RUU yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
IV. Dapat memberi pertimbangan
terhadap RUU yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah
Pernyataan diatas yang termasuk dalam
kewenangan DPD adalah…
a.) I dan II
b.) I dan IV
c.) II dan IV
d.) I dan III
20.)
Kekuasaan DPR dalam membentuk undang – undang
ditur dalam…
a.) Pasal 20 ayat 1 dan 2
b.) Pasal 20 ayat 1 - 5
c.) Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2000
d.) Ketetapan MPR Nomor XII/MPR/2000
21.)
Kelemahan dari suatu Negara yang menganut system
pemerintahan Parlementer adalah..
a.) Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat
tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet
dapat dijatuhkan oleh parlemen
b.) Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat
karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal
ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau
koalisi partai
c.) Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung
legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak
d.) Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan
dengan jangka waktu masa jabatannya
22.)
Kewenangan mahkamah Agung tercantum dalam UUD
1945 pasal..
a.) Pasal 24 ayat 1 - 5
b.) Pasal 24A ayat 1 - 5
c.) Pasal 24A ayat 1 dan 2
d.) Pasal 24B ayat 1 - 4
23.)
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu
pasangan secara langsung oleh rakyat. Hal tersebut merupakan bunyi pasal..
a.) Pasal 6A ayat 1
b.) Pasal 6A ayat 2
c.) Pasal 6A ayat 3
d.) Pasal 6 ayat 1
24.)
Alasan pemberhentian presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya diatur dalam..
a.) Pasal 7A
b.) Pasal 7B ayat 1
c.) Pasal 7B ayat 3
d.) Pasal 7C
25.)
Perhatikan pernyataan dibawah ini.
I.
Berwenang memberhentikan Presiden
II.
Berwenang mengadili pada tingkat kasasi
III. Berwenang menguji peraturan perundang – undangan di bawah undang –
undang, terhadap undang – undang
IV. Berwenang memutus peraturan perundang – undangan di bawah undang –
undang, terhadap undang – undang
Yang termasuk wewenang Mahkamah konstitusi adalah pernyataan nomor..
a.) I dan II
b.) I dan III
c.) II dan III
d.) II dan IV
26.)
Hal dibawah ini yang bukan merupakan isi dari UUD
1945 sebelum perubahan adalah..
a.) Terdapat penjelasan
b.) Terdapat 2 pasal aturan tambahan
c.) Terdapat 2 ayat aturan tambahan
d.) Terdapat 37 pasal
27.)
Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan
presiden secara langsung oleh rakyat sebanyak..
a.) 4 kali
b.) 3 kali
c.) 2 kali
d.) 1 kali
28.)
Berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain
serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang Undang. Hal tersebut
merupakan inti dari pasal…
a.) Pasal 28A
b.) Pasal 28B
c.) Pasal 28G
d.) Pasal 28J
29.)
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalm hubungan kerja. Hal tersebut
merupakan bunyi pasal…
a.) Pasal 28D
b.) Pasal 28D ayat 3
c.) Pasal 28D ayat 2
d.) Pasal 28D ayat 1
30.)
Dalam kasus korupsi wisma atlet di
Palembang, banyak terlibat para pejabat Negara. Seseorang yang telah ditetapkan
bersalah dalm kasus tersebut adalah..
a.) Angelina sondhak
b.) Gayus Tambunan
c.) Antasari Ashar
d.) Dhana Widyatmika
SOAL PILAHAN BENAR DAN SALAH
1.) (….) Pasal 23B, ”macam dan harga mata uang ditetapkan dalam
Undang Undang”
2.) (….) Pasal 26 ayat 1 “yang menjadi warga Negara ialah orang orang
bangsa Indonesia asli serta orang orang dari bangsa lain yang ditetapkan dengan
Undang Undang”
3.) (….) Ciri Negara hukum “Administratief rechtsspraak” biasanya
dianut oleh Negara hukum dengan latar belakang tradisi eropa Kontinental.
4.) (….) Pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain
diatur dalam UUD 1945 pasal 13
5.) (….) Dalam system pemerintahan presidensiil, Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan
memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
SOAL ESAY
1.) Apa maksud dari penggunaan kata “dibagi atas” dalam pasal 18
ayat 1? Jelaskan!
Fatmil Dwi Pambudi00:03
soal LCC 4 Pilar
TERUSLAH
BERLARI HINGGA ENGKAU MERAIHNYA!!!
1. Berapakah jumlah panitia Ad Hoc I?
a.
54 c.
35
b. 45 d.
53
2. Kapankah dilakukan perubahan kedua UUD NRI 195?
a.
7-18 Agustus 2000 c.
1-9 November 2000
b. 14-21 Oktober 2000 d.
1-11 Agustus 2002
3. Berikut ini adalah kewenangan MPR, kecuali ....
a.
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
b. Melantik Presiden dan/ atau wakil presiden
c.
Memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam
masa jabatannya menurut undang-undang
d. Memilih wakil presiden dari tiga calon yang diusulkan presiden
apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya.
4. Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan ... .
a.
DPR c.
DPD
b. MK d.
MA
5. Siapakah yang memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan
menteri-menteri?
a. DPR c.
MA
b. MK d.
Presiden
6. Siapakah yang berwewenang mengusulkan calon hakim agung?
a.
KY c.
DPR
b. Presiden d.
MK
7. Negara
Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
undang-undang.
Merupakan bunyi pasal ....
a. 25 c.
26(1)
b. 25A d.
26(2)
8. Batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum
perubahan adalah ...
a. 16 bab, 37 pasal, 94 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan
tambahan
b. 18 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan
tambahan
c. 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan
tambahan
d. 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 2 pasal aturan peralihan, 4 ayat aturan
tambahan
9. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Tertera pada ... .
a. Pasal 31(1) c.
Pasal 32(1)
b. Pasal 31(2) d.
Pasal 32(2)
10. Khusus mengenai bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
a. Pasal 37(5) c.
Pasal 37(3)
b. Pasal 37(4) d.
Pasal 37(2)
11. Anggota
komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh ... dengan ... DPR.
a. Mahkamah Agung, usul c.
Mahkamah Agung, persetujuan
b. Presiden, saran d.
Presiden, persetujuan
12. Setiap orang berhak untuk
hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
a. Pasal 28A c.
Pasal 28B
b. Pasal 28F d.
Pasal 28G
13. Hak dan
kewajiban warga negara Indonesia dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
diatur dalam ... .
a. Pasal 30(1) c.
Pasal 30(3)
b. Pasal 30(2) d.
Pasal 30(4)
14. Bunyi
pasal 32 (2) yaitu ... .
a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
b. Lagu kebangsaan ialah Indonesia raya
c. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya nasional.
d. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
wajib membiayainya.
15. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. Tertera pada pasal ...
.
a.
29(1) c.
30(1)
b. 29(2) d.
30(2)
16. Berikut
ini adalah dasar yuridis Amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,
kecuali ... .
a. Pasal 37 UUD 1945 c.
TAP MPR No. IX/MPR/2000
b. TAP MPR No. XI/MPR/1999 d.
TAP MPR No. XI/MPR/2001
17. Presiden memegang kekuasaan
yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tertera pada ... .
a. Pasal 11(1) c.
Pasal 11(2)
b. Pasal 10 d.
Pasal 12
18. Kesepakatan
dasar mengenai proses perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, kecuali ... .
a. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
b. Perubahan dilakukan dengan cara “referendum”
c. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke
dalam pasal-pasal
d. Mempertegas sistem presidensiil
19. Wewenang presiden sebagai kepala negera yang mendapat
pertimbangan dari DPR,
kecuali ... .
a. Mengangkat duta c.
Memberi grasi dan rehabilitasi
b. Menerima duta d.
Memberi amnesti dan abolisi
20. Majelis
Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya ... dalam lima tahun di ibukota
negara.
a. Sekali c.
Tiga kali
b. Dua kali d.
Empat kali
Isian singkat:
1. Perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 dilakukan dari tanggal
.... sampai .... November 2001
2. Bagaimanakah sistematika Undang-undang Dasar 1945 setelah perubahan?
3. Alat negara yang bertugas mempertgahankan, melindungi, memelihara
keutuhan dan kedaulatan negara adalah ... .
4. Referendum diatur dalam Tap MPR No....
5. Bahasa Indonesia ialah bahasa Indonesia, pernyataan ini terdapat
pada pasal ... .
Apakah perbedaan antara “diatur dengan” dan
“diatur dalam” undang-undang?
CONTOH SOAL LCC UUD 45 4 PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
SOAL LCC UUD NRI 1945
& TAP MPR RI
Hi generasi cerdas indonesia….. senang
sekali bisa berjumpa dalam blog ku ini. LCC UUD NRI yang terus dilaksanakan
tiap tahunnya membutuhkan persiapan yang matang, antara lain hafalan yang
banyak , kuat, persiapan fisik dan mental yang fit dll. Tak terkecuali dengan
bentuk-bentuk soal yang biasa muncul dalam setiap sesinya. berikut ini adalah
beberapa contoh bentuk soal yang biasanya muncul dalam LCC ini. jangan
dijadikan patokan, tetapi jadikanlah sebagai bentuk persiapan tambahan
bagi kamu dalam mempersiapkan lomba ini.
oke langsung aja….kita ke teekaape…
Contoh soal dalam LCC UUD 1945 dan TAP MPR RI
Babak tematik :
1. Mengapa TAP MPRS no25/1966 Tetap dipertahankan?
Jawab :
a) TAP MPRS 25/1966 berisi tentang pernyataan terhadap PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia . Dan larangan menyebarkan dan atau mengembangkan ajaran marxisme , leninisme di indonesia
b) mengenai pengharaman PKI tumbuh diindonesia , Hal ini disebabkan bahwa ideology dalam PKI tidak sesuai dengan ideology yang dianut oleh bangsa Indonesia, yakni ideology pancasila yang mengenal adanya tuhan. Oleh sebab itu ideology ini dilarang.
c) TAP MPRS ini tetap dipertahankan , seba b jika TAP ini dicabut maka akan menimbulkan khawatir akan tumbuhnya PKI-PKI baru atau organisasi beraliran marxisme & leninisme atau sejenisnya sehingga akan mengingatakan akan penghiatan PKIdimasa silam
2. Mengapa Presiden dipilih dari partai politik dan atau gabungan parpol?
3. Jelaskan substansi dari TAP MPR nomer 16/ MPR/ 1998
4. Jelaskan substansi TAP MPR nomer 5/ MPR/ 2000.
5. Jelaskan asas pemlilu bersifat LUBERJURDIL.
6. Mengapa MPR dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus dengan pertimbangan MA? Dan mengapa dalam memberikan amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR?
7. Apakah yang dimaksud SISHANKAMRATA?
8. Jelaskan alur atau sistematika dalam impeachment.
9. Sebutkan dan jelaskan tuntutan reformasi.
10. Sebutkan dan jelaskan latar belakang reformasi.
11. Sebutkan dan jelaskan mengenai kesepakatan dasar.
Soal pilihan ganda :
Untuk soal pilihan ganda, penulis tidak dapat menuliskan contohnya, dikarenakan tipe pada soal ini dapat saja bervariasi. Namun hati-hati dengan kecohan seperti:
1) kamu harus dapat membedakan atas diatur dalam UU dan daiatur pada UU
2) Bedakan atas hak DPR dan hak anggota DPR
3) Bedakan atas sifat lembaga MA, MK dan KY
4) Bedakan atas kuorum untuk melakukan amandemen UUD, kuorum usulan amandemen dan kuorum untuk melakukan impeachment terhadap presiden.
5) Bedakan lama waktu untuk :
- MPR melaksanakan siding jika presiden wapresnya mangkat, berhenti dst
- MPR melaksanakan sidang jika presiden dan wakilnya mangkat, berhenti dst
Soal rebutan ( berhubungan dengan postingan tips dan trik memenagkan lombaLCC…… catatan! Soal bisa saja berbeda tipenya dari tahun ke tahun. Tinggal perhatikan setiap sesi dalam perlombaan tersebut)
1) Host :” Rumusan pasal 1 ayat 3 adalah………..”
Jawab : Negara Indonesia adalah Negara hukum
2) Host : Rumusan pasal 33 ayat 4 adalah…..
3) Host : hak anggota DPR adalah…..
4) Host :”TAP MPR nomer 25/MPRS/1966 adalah tentang……….”
Jawaban : pembubaran PKI dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh Indonesia……..
5) Host :”Yang dimaksud equality before the law adalah
Jawaban : kemungkinan 1: kesetaraan didalam hukum
Kemungkinan 2: penegakan hukum yang tidak bertentangan
Dengan hukum (karena soal mungkin saja adalah due proses of the law)
6) Host : “Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan tugas dalam masa jabatannya, maka…..
Jawab : -kemungkinan 1 : digantikan oleh mendagri menlu dan menhan secara bersama-sama
-kemungkinan 2 : selambat-lambatnya 30 hari
-kemungkinan 3 : pasal 8 ayat 3
sekian dulu ya… selamat belajar^^
salam generasi cerdas Indonesia
oke langsung aja….kita ke teekaape…
Contoh soal dalam LCC UUD 1945 dan TAP MPR RI
Babak tematik :
1. Mengapa TAP MPRS no25/1966 Tetap dipertahankan?
Jawab :
a) TAP MPRS 25/1966 berisi tentang pernyataan terhadap PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia . Dan larangan menyebarkan dan atau mengembangkan ajaran marxisme , leninisme di indonesia
b) mengenai pengharaman PKI tumbuh diindonesia , Hal ini disebabkan bahwa ideology dalam PKI tidak sesuai dengan ideology yang dianut oleh bangsa Indonesia, yakni ideology pancasila yang mengenal adanya tuhan. Oleh sebab itu ideology ini dilarang.
c) TAP MPRS ini tetap dipertahankan , seba b jika TAP ini dicabut maka akan menimbulkan khawatir akan tumbuhnya PKI-PKI baru atau organisasi beraliran marxisme & leninisme atau sejenisnya sehingga akan mengingatakan akan penghiatan PKIdimasa silam
2. Mengapa Presiden dipilih dari partai politik dan atau gabungan parpol?
3. Jelaskan substansi dari TAP MPR nomer 16/ MPR/ 1998
4. Jelaskan substansi TAP MPR nomer 5/ MPR/ 2000.
5. Jelaskan asas pemlilu bersifat LUBERJURDIL.
6. Mengapa MPR dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus dengan pertimbangan MA? Dan mengapa dalam memberikan amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR?
7. Apakah yang dimaksud SISHANKAMRATA?
8. Jelaskan alur atau sistematika dalam impeachment.
9. Sebutkan dan jelaskan tuntutan reformasi.
10. Sebutkan dan jelaskan latar belakang reformasi.
11. Sebutkan dan jelaskan mengenai kesepakatan dasar.
Soal pilihan ganda :
Untuk soal pilihan ganda, penulis tidak dapat menuliskan contohnya, dikarenakan tipe pada soal ini dapat saja bervariasi. Namun hati-hati dengan kecohan seperti:
1) kamu harus dapat membedakan atas diatur dalam UU dan daiatur pada UU
2) Bedakan atas hak DPR dan hak anggota DPR
3) Bedakan atas sifat lembaga MA, MK dan KY
4) Bedakan atas kuorum untuk melakukan amandemen UUD, kuorum usulan amandemen dan kuorum untuk melakukan impeachment terhadap presiden.
5) Bedakan lama waktu untuk :
- MPR melaksanakan siding jika presiden wapresnya mangkat, berhenti dst
- MPR melaksanakan sidang jika presiden dan wakilnya mangkat, berhenti dst
Soal rebutan ( berhubungan dengan postingan tips dan trik memenagkan lombaLCC…… catatan! Soal bisa saja berbeda tipenya dari tahun ke tahun. Tinggal perhatikan setiap sesi dalam perlombaan tersebut)
1) Host :” Rumusan pasal 1 ayat 3 adalah………..”
Jawab : Negara Indonesia adalah Negara hukum
2) Host : Rumusan pasal 33 ayat 4 adalah…..
3) Host : hak anggota DPR adalah…..
4) Host :”TAP MPR nomer 25/MPRS/1966 adalah tentang……….”
Jawaban : pembubaran PKI dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh Indonesia……..
5) Host :”Yang dimaksud equality before the law adalah
Jawaban : kemungkinan 1: kesetaraan didalam hukum
Kemungkinan 2: penegakan hukum yang tidak bertentangan
Dengan hukum (karena soal mungkin saja adalah due proses of the law)
6) Host : “Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan tugas dalam masa jabatannya, maka…..
Jawab : -kemungkinan 1 : digantikan oleh mendagri menlu dan menhan secara bersama-sama
-kemungkinan 2 : selambat-lambatnya 30 hari
-kemungkinan 3 : pasal 8 ayat 3
sekian dulu ya… selamat belajar^^
salam generasi cerdas Indonesia
thanks, lagi perlu nih :D
Terima kasih